Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan banyak pihak yang diduga terlibat dalam dugaan eksploitasi mahasiswa dalam negeri program kuliah magang di Taiwan. Menurut mereka salah satunya diakibatkan oleh perjanjian yang langsung dilakukan antara pemerintah daerah dan universitas atau pihak ketiga, tanpa meminta pendapat kepada pemerintah pusat. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan ratusan mahasiswa yang diduga mengalami eksploitasi berasal dari Bangka Belitung. Mereka berkuliah atas kerja sama pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung dan universitas di Taiwan, melalui perantara Yayasan PGRI dan Politeknik Manufaktur. "Mahasiswa program kuliah-magang dari Bangka Belitung, ini terjadi karena Pemda buat kerja sama bilateal dengan universitas, bahkan kadang dengan pihak ketiga langsung untuk kirim mahasiswa tanpa konsultasi dengan pemerintah pusat seperti Kemlu dan Kemenristekdikti," kata Iqbal saat ditemui di kantornya di Jakarta, pada Rabu (9/1). Padahal menurut Iqbal, pemerintah daerah harus konsultasi sebelum menyepakati perjanjian dengan pihak asing. "Akhirnya kan kalau seperti ini sulit untuk kami pantau. Kemungkinan masalahnya di situ," ujar Iqbal. Iqbal menyatakan sudah mengirimkan tim ke delapan universitas di Taiwan. Mereka bersama perwakilan pemerintah setempat sudah melakukan penelusuran dan menyatakan tidak menemukan indikasi kerja paksa atau eksploitasi. "Tapi mungkin ada terjadi (pada mahasiswa) yang tidak kami survei. Kemungkinan itu adalah mereka yang diberangkatkan melalui kerja sama bilateral Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan universitas di Taiwan," kata Iqbal. Dugaan kerja paksa itu dialami sekitar 300 mahasiswa Indonesia peserta program kuliah-magang di Taiwan. Mereka merupakan mahasiswa program S1 Industry-Academia Collaboration yang diduga dipekerjakan melebihi jam yang seharusnya. Iqbal mengatakan dalam beberapa kasus, para mahasiswa dipaksa bekerja melebih jam seharusnya oleh pihak ketiga yang merekrut mereka. "Jadi universitasnya mungkin tidak terlibat, tapi broker atau pihak ketiga yang mempekerjakan mereka melebih jam seharusnya," ujar Iqbal. "Ada sebagian orang tua pelajar yang mengatakan anak mereka aman-aman saja, ada yang mengaku menerima permasalahan. Jadi pandangan antara para orang tua masih berbeda," kata Iqbal. Iqbal menyatakan ratusan pelajar itu memang mengikuti program kuliah-magang, yang mengharuskan mereka kuliah sambil kerja magang. Program itu digagas pemerintah Taiwan pada 2017 untuk membantu mahasiswa-mahasiswa dari Asia dan kepulauan Pasifik. Mereka kuliah dengan membayar biaya pendidikan melalui penghasilan yang didapat dari kerja magang. Hanya saja, karena tata kelola yang kacau dan belum menyeluruh, Iqbal menuturkan program ini masih banyak kekurangan dan celah yang rentan menimbulkan penyimpangan. "Tata kelola masih jelek. Obyektifnya bagus yakni otoritas Taiwan ingin bantu mahasiswa yang kurang beruntung untuk kuliah secara mandiri dengan skema kuliah sambil kerja," kata Iqbal. Iqbal menuturkan pemerintah saat ini masih terus mengumpulkan pengakuan dan informasi sebanyak mungkin soal kisruh program kuliah-magang di Taiwan. Jika ditemukan penyimpangan oleh setiap pihak, termasuk oleh pihak ketiga, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai hukum. "Jika ada unsur pidana, ya akan kami pidanakan. Kami tegakkan hukum. Jika itu menyangkut perdata, ya perdata. Jika pidana, ya pidana," ujar Iqbal. Sampai berita ini dibuat, CNNIndonesia.com belum berhasil mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi mengenai persoalan ini dari Pemprov Bangka Belitung, Yayasan PGRI, dan Politeknik Manufaktur (Polman). Sumber: CNNIndonesia