Liputan6.com, Makasar - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri dalam rangka membangun link and match antara SMK untuk kebutuhan industri. Ini bertujuan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan tiap sektor industri. "Di era persaingan global, peningkatan kualitas SDM kunci untuk bisa memenangkan kompetisi terutama di era industri 4.0," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) di Makasar, Sulawesi Selatan, Rabu (16/1/2019). Pada peluncuran ini, Kemenperin melibatkan 40 perusahaan industri dan 109 SMK, dengan jumlah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani sebanyak 188 perjanjian. "Itu karena satu SMK dapat dibina lebih dari satu perusahaan industri. Sehingga total sejak diluncurkan pada tahun 2017, kami telah menggandeng 648 industri dan 1.862 SMK dengan 3.289 perjanjian kerja sama yang ditandatangani," ujar dia. Dia menambahkan, sejak 2017, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi industri dari wilayah Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk peningkatan kompetensi SDM. "Apalagi Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai 10 tahun kedepan. Jadi mereka ini harus menjadi aktor-aktor pembangunan supaya tidak menjadi pengangguran yang justru berdampak sosial besar," tandasnya. Selain Menperin, turut hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Adapun kali ini program vokasi membidik wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek untuk membahas implementasi roadmap vokasi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, dalam rapat tersebut masing-masing kementerian diminta untuk memperkuat program vokasi di lingkungannya. Nantinya, bakal ada beberapa bidang yang menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. "Tadi dipetakan kekuatan dari masing-masing kementerian lembaga dalam pendidikan dan pelatihan vokasi tuh, berapa besar dan ini dikonsolidasikan semua sektor prioritasnya mana? profesi unggulan mana saja? dari sisi kewilayahan seperti apa?," katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (15/1/2019). "Sehingga apa yang menjadi arahan bapak presiden untuk pendidikan tahun ini sebagai titik awal dari percepatan pembangunan SDM ini bisa dilakukan secara terkonsolidasi dan terintegrasi," tambah dia. Dia mengatakan, terkait bidang masih akan menunggu peta jalan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rapat tersebut, hanya melihat serta menyesuaikan sektor-sektor mana saja yang cocok untuk diterapkan pada program ini. "Kita diminta masukan jadi untuk menyempurnakan roadmap itu. Nanti kalau roadmap jadi fokus itu bisa dilakukan termasuk ambil contoh kejuruan kalau dibalai pelatihan kerja, atau program studi kalau di pendidikan tinggi kan. Mana sih yang masih akan terus dilaksanakan mana yang harus likuidasi, mana yang harus di-adjust misalnya. Jangan sampai misalnya kita didik orang setelah keluar itu tidak dipakai di dunia kerja karena sudah tidak relevan program studinya atau kejuruannya," sebut dia. Sumber: Liputan6